Gorontalo – Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan di Kota Gorontalo tidak keberatan soal adanya kenaikan harga BBM, sebagaimana kebijakan pemerintah.
“Bagi kami tak soal harga BBM Naik, tapi yang jadi persoalan dikami adalah SPBU sudah main curang dalam pendistribusian BBM ke Nelayan,” kata Harmain Amili Wakil dari Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan Kota Gorontalo.
Hal tersebut disampaikan perwakilan Nelayan dan Pedagang Ikan Kota Gorontalo pada kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Polda Gorontalo dalam rangka penyampaian aspirasi publik adanya penyesuaian harga BBM.
Pihaknya berharap Polda Gorontalo dan pihak Pertamina untuk dapat menertibkan terlebih dahulu sistem pendistribusian BBM di SPBU khususnya SPBU yang ada di Kelurahan Talumolo Kota Gorontalo.
“Biasanya kami mendapat jatah 150 KL khusus untuk nelayan, tapi sampai hari jatah tersebut tidak terealisasi,” jelasnya.
Memang diakui jika, pihak pertamina tadi sudah menjelaskan jika domain mereka hanya menyalurkan BBM ke SPBU yang ada di Provinsi Gorontalo, akan tetapi mereka tidak melakukan pengawasan.
“Kuota yang seharusnya menjadi jatah nelayan, tidak pernah diterima oleh nelayan. Setiap kali kami ke SPBU ingin mendapatkan minyak, SPBU beralasan minyak habis, sementara disekitar SPBU banyak pengecer yang menjual diatas harga,” ungkapnya.
Mereka berharap agar rekomendasi SPBU di Talomolo untuk dicabut terlebih dahulu, selain itu, mereka juga mengimbau kepada pemilik Kapal jangan menyerahkan rekomendasi ke penimbun BBM.
Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika, SIK, mengatakan Polri dalam hal ini Polda Gorontalo memiliki tugas dan tanggungjawab dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.
Polda Gorontalo telah melakukan terobosan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang bapak ibu sekalian, khususnya rekan-rekan dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa, agar bisa menyampaikan keluh kesah, ide, solusi, bahkan kritikan atas adanya kebijakan penyesuaian harga BBM.